Wednesday, September 20, 2006

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Dikukuhkan

19 Mei 2005 17:20 WIB TEMPO Interaktif,
Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional mengangkat 15 anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui Keputusan Mendiknas No. 040/P/2005. Pengukuhan para anggota badan itu dilakukan sore ini, pukul 17.30 WIB. Badan ini bertugas antara lain menyelenggarakan Ujian Nasional pada pendidikan dasar dan menengah serta pada jalur formal dan nonformal.

Badan ini juga bertugas merumuskan kriteria kelulusan satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur yang sama. Badan Standar beranggotakan 15 orang, terdiri dari para ahli dari berbagai bidang. Mereka dipandang mampu dan profesional, yaitu:1. Dr. Anggani Sudono,M.A (bidang pendidikan nonformal) 2. Prof.Dr. Bambang Suhendro (bidang manajemen perguruan tinggi) 3. Prof.Dr. Djaali (bidang evaluasi pendidikan) 4. Dr. Edy Tri Baskoro (bidang teknik sipil)5. Prof.Dr. Fawzia Aswin Hadis (bidang psikologi dari Universitas Indonesia) 6. Dr. Furqon (bidang ahli psikometri dari Universitas Pendidikan Indonesia) 7. Prof.Dr. Djemari Mardapi (bidang psikometri dari Universitas Negeri Yogyakarta) 8. Prof.Dr. Komaruddin Hidayat (perwakilan masyarakat dari Pendidikan Tinggi Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)9. Prof.Dr. Mungin Eddy Wibowo (dari Universitas Negeri Semarang) 10. Dr. Seto Mulyadi (bidang psikologi anak) 11. Dr. Suharsono, MM.,M.Pd (bidang ahli pendidikan nonformal) 12. Pendeta Weinata Sairin (perwakilan masyarakat dari Lembaga Pendidikan Kristen Indonesia) 13. Prof.Dr. M. Yunan Yusuf (bidang ahli pendidikan dasar dan menengah dari UIN Syarif Hidayatullah) 14. Dr. Zainuddin Arief (bidang ahli pendidikan luar sekolah dari Universitas Pendidikan Indonesia) 15. Prof. Dr. Zaki Baridwan (bidang ahli ekonomi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta)
Mendiknas Jamin Tidak Intervensi ke Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Jakarta (SIB)


Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menjamin tidak akan melakukan intervensi terhadap kerja BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) sebagaimana dikhawatirkan sejumlah anggota masyarakat selama ini. “Jadi, tidak benar kalau mendiknas akan melakukan intervensi kerja Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Namun harus diakui memang badan ini tidak mungkin secara total akan benar-benar independen,” ujar Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, usai melantik pejabat eselon I di lingkungan Depdiknas, Kamis petang. Pejabat eselon I yang dilantik itu adalah Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika (Sesjen Depdiknas), Dr Fasli Jalal, PhD (Direktur Jenderal Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan), Dr. Ace Suryadi (Dirjen Pendidikan Luar Sekolah),

Prof. Dr. Mansyur Ramli (Kepala Balitbang),dan Dr. Baedhowi (Staf Ahli Mendiknas). Pada kesempatan yang sama Mendiknas Bambang Sudibyo juga melantik 15 anggota BSNP). Ke-15 anggota BSNP itu adalah Dr. Anggani Sudono (pakar pendidikan luar sekolah), Prof. Dr. Bambang Suhendro (pakar pendidikan), Prof. Dr. Djaali (pakar evaluasi), Dr. Edy Tri Baskoro (pakar evaluasi), Prof.Dr. Fawzia Aswin Hadis (psikolog), Dr. Furqon (ahli psikometri), Prof. Dr. Djemari Mardapi (ahli psikometri), Prof. Dr. Komarudin Hidayat (pendidikan tinggi masyarakat).

Selain itu, Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo (ahli pendidikan), Dr. Seto Mulyadi (psikologi anak),Dr. Suharsono, MM, MPd (pendidikan non formal)Pdt.Weinata Sairin, Prof. Dr M. Yunan Yusuf (pendidikan dasar dan menengah), Dr. Zainuddin Arief (pendidikan non formal), dan Prof. Dr. Zaki Baridwan (ahli ekonomi pendidikan). Bambang menegaskan, ke-15 orang anggota BSNP tersebut dipilih berdasarkan keahlian keilmuan dan profesionalisme. Mereka antara lain ahli-ahli di bidang manajemen pendidikan dan keahlian wawasan pendidikan. BSNP bukan lembaga representasi, melainkan lembaga keahlian. “Lembaga ini bertanggungjawab kepada mendiknas sesuai dengan PP Sistem Nasional Pendidikan (SNP). Sebab, pada akhirnya yang harus mempertanggungjawabkan sistem pendidikan nasional adalah mendiknas.

Jadi, tidak mungkin ada orang yang independen melakukan manajemen pendidikan, kecuali mendiknas sesuai UU Sisdiknas,” ujarnya. Mendiknas menyebutkan anggaran untuk kegiatan BSNP ini sebesar Rp40 miliar per tahun dan itu sudah diusulkan kepada DPR-RI. Namun jumlahnya yang akan disetujui belum pasti karena usulan itu pada APBN Perubahan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dodi Nandika menambahkan ruang lingkup tugas BSNP, antara lain pengembangan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Selain itu, penyelenggaraan ujian nasional untuk pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal dan non-formal, perumusan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal dan nonformal, penilaian kelayakan buku teks, pemantauan pencapaian Sistem Nasional Pendidikan dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. “Dengan diterbitkannya PP SNP, mendiknas menerbitkan peraturan menteri (permen) nomor 3 tahun 2005 tentang ujian nasional tahun pelajaran 2004/2005 sebagai pengganti Permen Nomor 1 Tahun 2005. Penggantian Permen ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap landasan yuridis penyelenggaraan ujian nasional dan jadwal pelaksanaan ujian nasional,” ujar Dodi. (HMS)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home