Wednesday, September 20, 2006

Depdiknas Kurang Hargai Potensi Praktisi
[Agama dan Pendidikan]
Jakarta, Pelita
Depdiknas selama ini terkesan kurang menghargai kemampuan para praktisi yang menjadi staf pengajar di perguruan tinggi swasta. "Meski mereka umumnya ahli di bidangnya, tetapi keberadaannya sebagai staf pengajar di perguruan tinggi cenderung tidak diakui Depdiknas," ujar Direktur Akademi Pariwisata 'Pertiwi' Jakarta Drs. Karsoyo, MM usai wisuda lulusan Diploma I dan Diploma III Akpar Pertiwi Tahun 2003 di Jakarta, Senin (17/2).

Menurutnya, para praktisi -- terutama bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata -- umumnya adalah para ahli yang lama malang-melintang. Tapi, karena mereka keluaran lama, maka para praktisi ini umumnya hanya tamatan pendidikan diploma I, II, atau diploma III.
Ketika dilakukan proses akreditasi oleh Depdiknas melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau upaya pembinaan oleh Kopertis, keberadaan mereka umumnya tidak diperhitungkan.

Alasannya, ungkap Karsoyo, tingkat pendidikan formal para praktisi itu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Depdiknas. "Alasan semacam itu jelas kurang berdasar karena dari segi kompetensi atau keahlian para praktisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan tenaga dosen lulusan S1 yang baru tamat dua atau tiga tahun lalu," tegasnya.

Padahal, lanjut Karsoyo, kualifikasi staf pengajar yang mempunyai kompetensi dan keahlian tinggi seperti yang dimiliki para praktisi itu sangat dibutuhkan perguruan tinggi, terutama PTS. Mereka diperlukan agar lulusan yang dihasilkan PTS benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dunia industri atau dunia usaha lainnya. Karena itu, tegas Karsoyo, pihaknya mengimbau agar Depdiknas segera mengakui kehadiran mereka sebagai staf pengajar di perguruan tinggi.

Depdiknas, katanya, harus pula menghargai kemampuan para praktisi yang menjadi staf pengajar di perguruan tinggi, khususnya PTS. Meski mereka hanya lulusan diploma, namun karena keahlian dan keterampilannya yang tinggi Depdiknas secara formal seharusnya mau mengakui keberadaannya sebagai dosen di perguruan tinggi. Karsoyo menegaskan bila pemerintah tetap tidak mau menghargai potensi para praktisi, maka pihaknya secara bertahap akan melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan mereka melalui program penyetaraan. Melalui upaya ini diharapkan kualifikasi pendidikan para praktisi yang mengajar di Akpar Pertiwi mencapaipersyaratkan Depdiknas.

Pada bagian lain Karsoyo mengungkapkan saat ini kalangan perguruan tinggi mengalami berbagai kesulitan dalam upaya mengembangkan keberadaannya. Beberapa kesulitan yang dihadapi mereka antara lain berupa kesulitan dalam mengembangkan tenaga dosen dan menyelaraskan pendidikan dengan tuntutan kebutuhan dunia industri.

Ketua Yayasan Pertiwi yang membawahi Akpar Pertiwi, Dr. H. Suharsono, MM, MPd mengatakan proses belajar di perguruan tinggi yang rata-rata hanya 3-4 tahun sebenarnya merupakan bagian kecil dari tugas manusia untuk belajar dan mengubah diri melalui perjalanan yang padat dan berkelanjutan.
"Karena itu lulus dari sebuah perguruan tinggi bukan berarti tugas belajar manusia telah selesai. Justru sebaliknya, Anda mulai memasuki pintu gerbang baru untuk belajar di masyarakat," lanjutnya. (len) (HMS)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home