Wednesday, September 20, 2006


DR. Suharsono, MM, MPd: UU No 16/2001 Memberatkan Pemilik Lembaga Pendidikan
RUBRIK > NASIONAL
21 February 2004 (Republika)
Jika UU No 16/2001 benar-benar diterapkan, Banyak PTS tak dikelola oleh yayasan
JAKARTA - Para pengelola perguruan tinggi swasta [PTS] umumnya keberatan jika Undang-undang No 16 tahun 2001 tentang yayasan benar-benar diterapkan tanpa ada upaya revisi. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi, Dr H Suharsono, MM, MPd, penerapan UU tersebut akan sangat memukul pemilik yayasan yang menaungi lembaga pendidikan tinggi swasta.

"Karena itu pemerintah sebaiknya menunda kembali penerapan UU No 16 tahun 2001 serta berusaha merevisi hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak bagi para pengelola yayasan yang memiliki lembaga pendidikan," ungkapnya kepada Harian Terbit di Jakarta, kemarin.

Sesuai dengan ketentuan UU Yayasan, kata Suharsono, sebuah yayasan harus benar-benar nirlaba. Artinya, pengelola yayasan haruslah relawan yang mau bekerja tanpa mendapatkan honor apapun, ungkapnya. Selain itu dana yang dihasilkan dari kegiatan yang dikelola yayasan harus dimanfaatkan untuk pengembangan program yayasan.

"Jadi, pemilik tidak boleh menarik dana itu sebagai keuntungan yang bisa dipergunakan untuk keperluannya. Ketentuan semacam ini jelas sangat membebani pemilik yayasan," tegasnya.
Apalagi, ujar Suharsono, jika UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan ini benar-benar diterapkan, maka aset pemilik dan yayasan harus dipisahkan. Sebab, sesuai ketentuan UU itu aset yayasan tidak bisa diakui sebagai milik perorangan dari pendiri atau pemilik yayasan tersebut.

Dengan ketentuan semacam itu, tambah Suharsono, maka yang pantas memiliki yayasan adalah orang-orang kaya yang telah memiliki dana besar. Mereka mendirikan yayasan hanya untuk memudahkan dirinya dalam mengembangkan misi sosialnya. "Yayasan semacam ini bisa kita lihat misalnya pada Habibie Center," ungkapnya.

Untuk kondisi sekarang, papar Suharsono, pihaknya tidak bisa melakukan hal seperti itu. "Saya masih membutuhkan uang untuk hidup bagi keluarga, terutama anak-anak saya yang masih sekolah. Jadi, tidak mungkin semua aset yang dimiliki Yayasan Pendidikan Pertiwi saya serahkan sebagai hibah ke pihak pengelola yayasan," tegasnya.

Karena itu, katanya, bila UU ini benar-benar diterapkan tanpa revisi, maka kemungkinan pihaknya akan mengubah yayasan yang dikelolanya menjadi sebuah Perseroan Terbatas [PT]. PT inilah yang nantinya akan mengelola lembaga pendidikan dari kursus hingga perguruan tinggi secara profesional dan profit. "Dengan konsep semacam ini, maka pengelolaan lembaga pendidikan swasta tidak ubahnya seperti sebuah perseroan terbatas yang mencari keuntungan finansial. Hal semacam ini sebenarnya bukah fenomena baru karena saat sekarang sebenarnya konsep semacam itu telah berjalan dalam sebuah yayasan," tegas Suharsono. (mus)-9 HMS)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home