Wednesday, September 20, 2006



Koran Harian Republika
Senin, 25 Maret 2002
Deregulasi Perizinan Kursus
Membuka usaha kursus kini tak perlu izin. Namun, pengawasan masih tetap diperlukan. Ini agar masyarakat pengguna jasa kursus dapat terlindungi.
Kran untuk menyelenggarakan kursus dibuka. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, kini izin pendirian lembaga kursus dari dinas pendidikan provinsi tidak diperlukan lagi. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perizinan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota. Departemen Pendidikan Nasional hanya menjadi fasilitator.
Karena itu, sangat mungkin persyaratan perizinan bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Semuanya sangat tergantung kebutuhan masing-masing daerah. Tidak mengherankan bila --dalam semangat otonomi daerah-- ada daerah yang membentuk dinas perizinan. Pendek kata, pemerintah kabupaten dan kota yang menentukan.
Apa implikasi perubahan perizinan ini bagi masyarakat, khususnya dunia pendidikan luar sekolah? Dalam pandangan Syahrial, ketua Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI), selama ini tidak ada persoalan dengan perizinan. Hanya, lanjut Syahrial, pemerintah sebagai pembina lembaga kursus tidak banyak mengetahui soal kursus. Hal ini biasanya yang menjadi pangkal utama persoalan di dunia pendidikan luar sekolah atau kursus.
Berbeda dengan Syahrial, Suharsono --salah seorang pemilik kursus bahasa asing di Jakarta-- menilai deregulasi perizinan kursus sebagai langkah maju. Ini karena mata rantai birokrasi menjadi berkurang. Kendati begitu, deregulasi menurutnya bukan berarti tanpa masalah. Suharsono menyatakan, ada sisi positif dan negatif dari deregulasi itu.
Positifnya, kata pembina HIPKI ini, karena deregulasi memberikan kesempatan yang lebih longgar kepada masyarakat yang ingin mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Namun, di sisi lain, kelonggaran itu bisa menjadi negatif karena bukan tidak mungkin akan melahirkan avonturir-avonturir penyelenggara pendidikan. "Hal-hal seperti ini yang patut diwaspadai," ujarnya kepada Republika.
Penyelenggara pendidikan yang belum siap, menurut pendiri kursus bahasa Inggris BBC International ini, dapat merugikan masyarakat pengguna jasa lembaga tersebut. "Bagaimana pun, harus ada perlindungan terhadap masyarakat," tutur ketua Yayasan Pertiwi Grup itu.Bahkan Suharsono berpandangan izin pendirian lembaga kursus masih diperlukan. Hanya saja, bentuknya disederhanakan. "Betapa pun, untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan, tetap diperlukan persyaratan utama," tegasnya.
Persyaratan dimaksud adalah harus ada tempat yang jelas. Persyaratan ini untuk memperkecil ruang gerak munculnya avonturir-avonturir penyelenggara pendidikan. "Jangan sampai hanya membuka 1-2 bulan, setelah banyak peminat lalu kabur," katanya. Itu dimungkinkan, misalnya, bila tempat kursus menggunakan rumah kontrakan.
Tak hanya itu. Menurut dia, selain tempat yang jelas, juga harus ada garansi personal. Jaminan personal diperlukan untuk melindungi masyarakat. Selain itu, tetap diperlukan persyaratan perangkat minimal. Untuk kursus komputer, misalnya, penyelenggara minimal harus memiliki perangkat komputer. "Dengan perizinan yang ketat saja masih ada juga penipuan," ujarnya.
Lalu bagaimana bentuk penyederhanaan perizinan? Menurut Suharsono, perizinan bisa saja dilakukan oleh dinas pendidikan di level yang paling rendah, seperti di tingkat kota atau kabupaten. Tidak perlu sampai di tingkat provinsi.
Meski menyetujui ditiadakannya izin pendirian lembaga kursus, tapi mekanisme pengawasan, kata Suharsono, masih tetap diperlukan. Ini dimaksudkan agar penyelenggara kursus tidak seenaknya saja melakukan aktivitas. "Harus ada sistem perlindungan untuk masyarakat pengguna jasa kursus."
Menurut Suharsono, pengawasan memerlukan keterlibatan masyarakat atau LSM. Pandangan ini sejalan dengan konsep pengawasan oleh Komite Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang digagas Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Komite PLS, jelas Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas, Eko Djatmiko, dipilih dan dibentuk oleh masyarakat. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pengusaha, kepala desa/dusun, LSM, atau organisasi masyarakat yang aktif dalam bidang pendidikan. "Ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat," tuturnya.
Eko mengatakan, sentra-sentra pendidikan luar sekolah selayaknya didampingi oleh Komite PLS. Kalau ada kursus yang nakal, misalnya, komite inilah yang menegur atau memberitahukan kepada masyarakat mengenai lembaga yang nakal tersebut. Pada akhirnya, masyarakat sendiri yang melihat dan menilai keberadaan lembaga kursus.
Bagaimana pun, papar Suharsono, peran pemerintah masih diperlukan dalam hal ini. "Paling tidak, pemerintah menjadi inisiator dan fasilitator." Yang juga diperlukan, kata Suharsono, adalah badan akreditasi sebagai pengontrol kualitas kursus. Tentu saja, badan akreditasi ini benar-benar suatu badan yang independen dan otonom. "Kursus yang sudah terakreditasi bisa bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan lembaga asing," ujarnya.
Agaknya, inilah beberapa hal yang perlu dicermati menyusul adanya deregulasi perizinan lembaga kursus.n bur (HMS)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home